Forum DAS NTT Dorong Pengelolaan DAS dan Mangrove Berkelanjutan Melalui Kolaborasi

 

Forum DAS NTT Dorong Pengelolaan DAS dan Mangrove Berkelanjutan Melalui Kolaborasi

Kupang, 24 September 2026 — Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistem mangrove di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak.

Hal tersebut menjadi salah satu pesan utama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam Rapat Forum DAS Provinsi NTT yang mengangkat tema “Pengelolaan DAS dan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan melalui Kolaborasi Forum DAS di NTT.”

Dalam arahannya, Kepala DLHK NTT menekankan bahwa DAS dan mangrove harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem. Kondisi yang terjadi di wilayah hulu dapat memberikan pengaruh hingga ke wilayah tengah, hilir, pesisir, dan kawasan mangrove. Karena itu, pengelolaan DAS tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pihak, tetapi membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

Forum DAS NTT diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk melakukan rapat dan diskusi, tetapi juga menjadi forum kolaborasi dan aksi. Setiap pertemuan diharapkan menghasilkan langkah konkret, mulai dari penentuan kegiatan, lokasi, pihak yang bertanggung jawab, mitra, waktu pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan.

Selain itu, diperlukan pembangunan basis data DAS dan mangrove NTT yang terintegrasi. Data tersebut mencakup kondisi DAS, kawasan yang mengalami tekanan, tutupan lahan, erosi dan sedimentasi, hingga kondisi ekosistem mangrove serta masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Data dari berbagai instansi perlu dikonsolidasikan agar dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan bersama.

Dalam pengelolaan mangrove, perlindungan terhadap kawasan yang masih dalam kondisi baik juga menjadi perhatian. Upaya pengelolaan tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove, tetapi juga memastikan kawasan mangrove yang masih baik tetap terlindungi.

Sementara itu, kawasan mangrove yang telah mengalami kerusakan perlu direhabilitasi berdasarkan kondisi dan penyebab kerusakannya. Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dari pertumbuhan mangrove, pemulihan ekosistem, serta manfaat yang kembali dirasakan oleh masyarakat.

Kepala DLHK NTT juga menekankan pentingnya memperkuat penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) NTT. Dokumen tersebut diharapkan memberikan arah yang jelas mengenai kawasan yang perlu dilindungi dan dipulihkan, strategi pengelolaan, keterlibatan masyarakat, pembagian tanggung jawab, serta ukuran keberhasilan.

Penyusunan RPPEM NTT diharapkan dilakukan secara berbasis data, ilmiah, partisipatif, dan lintas sektor.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan DAS dan mangrove. Masyarakat, pemerintah desa, serta kelembagaan lokal perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem.

Pengelolaan DAS dan mangrove juga perlu dihubungkan dengan pembangunan kawasan perbatasan NTT, terutama pada wilayah yang memiliki keterkaitan antara DAS, pesisir, mangrove, dan masyarakat perbatasan. Dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia, penentuan prioritas menjadi penting berdasarkan data dan tingkat urgensi.

Rapat Forum DAS NTT tersebut menghadirkan tiga perspektif, yaitu dari DLHK mengenai arah pengelolaan DAS dan mangrove serta penguatan kolaborasi Forum DAS; Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT mengenai keterkaitan pengelolaan DAS dan mangrove dengan pembangunan kawasan perbatasan; serta perspektif ilmiah dari Prof. Dr. Ir. Jeriels Matatula, M.Sc., IPU mengenai pengelolaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem serta penyusunan RPPEM.

Melalui rapat tersebut, diharapkan lahir lima hasil utama, yaitu kesepahaman mengenai keterkaitan DAS, pesisir, dan mangrove; konsolidasi data DAS dan mangrove NTT; identifikasi kawasan prioritas perlindungan dan pemulihan; arah yang jelas untuk mendukung penyusunan RPPEM NTT; serta rencana tindak lanjut Forum DAS dengan pembagian peran yang jelas.

Forum DAS NTT diharapkan menjadi wadah untuk menyatukan data, kebijakan, program, dan aksi. Kolaborasi menjadi kunci karena pengelolaan DAS dan mangrove tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

Dengan data yang sama, tujuan yang sama, pembagian peran yang jelas, serta komitmen untuk bekerja bersama, Forum DAS NTT diharapkan dapat menjadi kekuatan bersama dalam menjaga keberlanjutan DAS dan ekosistem mangrove sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.